TNI punya aparat pengawasan dan pengamanan teritorial di
tingkat desa
Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mensinyalir
bahwa para teroris kini bergerak ke desa-desa. Mereka berupaya menanamkan paham
radikal di sana.
Demikian ungkap Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan
dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, Kamis 5 September
2013. Menurut dia, untuk menekan dan mencegah ruang gerak para teroris di
desa-desa, BNPT akan menggandeng TNI Angkatan Darat.
"Selama ini kami baru bekerjasama dengan Polri," kata Agus di kantor
BNPT, Jakarta. TNI AD, menurut Agus, mempunyai kemampuan pengawasan dan
pengamanan teritorial hingga tingkat desa.
"TNI AD, dalam hal ini Bintara Pembina Desa
(Babinsa), hanya menjalankan fungsi teritori sesuai kepentingan TNI. Kami ingin
ke depan berjalan bersama," kata mantan Komandan Grup Kopassus itu.
Namun soal penindakan aksi teror yang terjadi, Agus menuturkan, saat ini
pihaknya belum ingin bekerjasama dengan TNI. "Polri masih sanggup tangani
itu. Kami fokus ke pencegahan dulu," katanya.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah sebagai upaya pengawasan masih
menjadi prioritas. Terutama koordinasi hingga tingkat kelurahan.
"Kami tidak punya kemampuan untuk mengawasi semua pesantren dan sekolah.
Upaya deradikalisasi di wilayah itu cukup potensial. Kami minta bantuan unsur
pemerintah daerah," tuturnya.
Agus mengakui unsur pemerintah juga rawan terhadap berbagai doktrin
deradikalisasi. BNPT dalam hal ini akan melakukan upaya peningkatan kesadaran
para PNS agar terhindar dari dradikalisasi. "Teroris itu musuh negara.
Harus dilawan bersama," katanya.
