Sebagaimana kita sering mendengar, bahwa Puncak Jaya, adalah suatu wilayah
di Papua yang sering bergolak. Puncak Jaya bisa dibilang sebagai daerah gerilya
OPM. Mereka secara rutin melakukan aksi bersenjatanya di sana dan sudah
beberapa orang aparat keamanan, polisi dan tentara yang menjadi korban, belum
lagi warga sipil. Untuk dapat meringkus mereka hidup atau mati memang tidak
semudah dibayangkan orang. Kendala utamanya adalah faktor geografis yang begitu
sulit dan berat di hamparan gunung dan hutan.
Namun ada hal yang sangat kontradiktif, kalau tidak bisa dibilang,
barangkali hal ini yang menimbulkan kecemburuan sosial sehingga membuat
beberapa orang yang merasa ‘tersingkirkan’ dan ‘tidak ikut menikmati’ hasil
‘perhatian’ pemerintah pusat terhadap Papua yang berupa uang, jabatan, dan
fasilitas, akhirnya memberontak. Mereka akhirnya memilih hutan dan gunung
sebagai tempat tinggalnya.
Seorang kawan yang pernah ke Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi
Papua menceritakan kehidupan rakyat di sana. Melihat kondisi di sana,
tergambarkan adanya kesenjangan nyata antara rakyat dan pejabat. Padahal itu
kondisi di Mulia, distrik kota paling maju dibanding wilayah lain yang jauh
sangat tertinggal kondisinya. Jumlah uang yang beredar di kabupaten Puncak Jaya
memang sangat banyak, berasal dari APBD (DAU dan DAK), Dana Otsus, dan Royalty
Dana Freeport. Tetapi uang itu beredar di “atas” saja. Rakyat hanya kebagian
sisa-sisanya, itupun setelah mengais dengan berbagai proposal bantuan dan antri
di lorong-lorong kantor Pemda.
Pemda Puncak Jaya sudah berusaha membangun Kota “rumah sosial” untuk rakyat
di Mulia, tetapi jumlahnya belum seberapa. Juga, penyiapan pranata fisik ini
belum sepenuhnya bisa diikuti dengan penyiapan pranata sosial, misalnya
kebiasaan hidup rakyat di sana. Walaupun sudah ada rumah permanen (dari kayu)
yang lebih moderen, tetap saja kebanyakan warga memilih kembali dan tinggal di
Honai yang berbentuk bulat, rapat tanpa ventilasi, dan penuh dengan asap.
Rakyat biasa boleh dikatakan hidup seadanya di rumah-rumah adat yang sangat
sederhana dan sangat jauh dari kelayakan (apalagi jika diukur dengan standar
kesehatan). Tetapi untuk para wakil rakyat disediakan komplek perumahan yang
sangat bagus, tertata rapi di lingkungan asri. Sungguhpun begitu, hanya sedikit
di antara mereka yang betah tinggal di rumah dan di daerahnya. Banyak yang
lebih senang menghabiskan waktu untuk pergi ke “kota”, apakah ke Jayapura,
Timika, atau bahkan ke Jakarta berlama-lama.
Akhirnya, menangani masalah Papua memang perlu kehati-hatian. Aparat
intelijen juga jangan terlalu mudah memasukkan orang dalam daftar hitam di
tanah Papua, siapa pun dia dan apa pun jabatan orang tersebut. Para intelijen
kini harus semakin cerdas untuk memahami gerak dinamis di tanah Papua. Tanpa
pemahaman yang penuh mengenai Papua, kita akan melakukan kesalahan ulang
seperti yang terjadi di Timor Timur. Diplomasi mengenai Papua juga harus
dilakukan secara cermat dan elegan.
Terakhir tapi penting, membangun Papua bukanlah membangun fisik kota yang
semakin indah atau pusat-pusat perbelanjaan yang makin megah. Membangun
manusia Papua jauh lebih penting dari segalanya. Termasuk
didalamnya membangun mental yang jujur dan tekad berjuang untuk kesejahteraan
bersama, jauh dari niat dan aksi Korup serta budaya ‘aji mumpung’, mumpung
masih jadi pejabat, mumpung masih dipercaya, dan sebagainya.
